Menteri PPN dan Gubernur NTT Perkuat Sinergi Pembangunan Berbasis Data

Kupang, Bidik NTT– Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena mengunjungi Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, Senin (14/9/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPS dalam memastikan arah pembangunan NTT disusun berdasarkan data yang akurat, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan, BPS memiliki peran strategis dalam menyediakan data pembangunan. Menurutnya, BPS tidak sekadar mencatat angka dan kondisi suatu daerah, tetapi juga perlu memberikan makna terhadap data tersebut agar dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang tepat.

Ia mengibaratkan BPS sebagai “meteran pembangunan”.
“Kalau listrik membutuhkan meteran untuk mengetahui pemakaian, pembangunan juga membutuhkan data untuk mengukur capaian, menentukan arah, dan mengevaluasi kebijakan,” ujarnya.

Rachmat mengatakan, NTT memiliki peluang pertumbuhan ekonomi yang besar, terutama karena struktur perekonomian daerah masih ditopang sektor pertanian.

Menurutnya, peningkatan produktivitas pertanian dapat memberikan efek berganda terhadap sektor ekonomi lainnya. Ia mencontohkan produktivitas jagung yang saat ini berada di kisaran 2,6 ton per hektare dapat ditingkatkan menjadi 4 ton per hektare.

“Kalau produktivitas meningkat dari 2,6 ton menjadi 4 ton per hektare, itu sudah merupakan lompatan yang besar. Jika dilakukan secara luas, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah juga akan besar,” jelasnya.

Selain peningkatan produktivitas, Rachmat mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat hilirisasi komoditas lokal NTT. Menurutnya, hilirisasi tidak selalu harus dimulai dengan pembangunan industri berskala besar, tetapi dapat dilakukan melalui pengolahan sederhana yang mampu meningkatkan nilai tambah produk masyarakat.

Ia menyebut sejumlah komoditas potensial, seperti ikan, daging, cokelat, dan berbagai hasil pertanian lainnya, yang dapat dikembangkan melalui proses pengolahan sebelum dipasarkan.
Dalam kaitannya dengan pengendalian inflasi, Rachmat juga mendorong pemerintah memanfaatkan data BPS untuk menentukan bentuk intervensi yang lebih tepat.

Ia mencontohkan fluktuasi harga ikan yang dapat diantisipasi melalui penguatan koperasi nelayan, penyediaan pabrik es, serta pembangunan cold storage. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus membantu menjaga kestabilan harga.

Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan apresiasi atas dukungan BPS dalam membantu pemerintah daerah membaca berbagai kondisi pembangunan di NTT.

Menurutnya, sejak awal kepemimpinannya, BPS telah menjadi salah satu mitra penting pemerintah daerah dalam membaca indikator pembangunan dan menentukan kebijakan.

“Data BPS menjadi penentu karena kami masih mengalokasikan sumber daya yang terbatas ini agar mampu menyentuh bidang-bidang pembangunan yang paling strategis dan bisa mengungkit pembangunan,” kata Melki.

Ia mengatakan, keterbatasan sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan menuntut pemerintah daerah untuk bekerja secara lebih tepat sasaran. Karena itu, data yang kredibel menjadi penting dalam menentukan sektor maupun wilayah yang memiliki daya ungkit paling besar terhadap pembangunan NTT.

Gubernur juga menilai data yang disajikan BPS menjadi sumber optimisme bagi pemerintah dan masyarakat NTT.

“Sekarang datanya sudah jelas, BPS keluarkan bagus, kita kerjakan saja, jaga tren positifnya,” ujar Melki.

Ia menegaskan, meskipun bencana gempa Flores sempat memengaruhi arah pembangunan, pemerintah tetap optimistis menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui penguatan kerja sama dengan BPS dan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BPS Provinsi NTT Matamira B. Kale turut memaparkan sejumlah indikator pembangunan daerah, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, struktur ekonomi, pertanian, pendidikan, industri pengolahan hingga kemiskinan.

Matamira menjelaskan, dari sisi struktur ekonomi, sektor pertanian masih menjadi salah satu kekuatan utama NTT dengan kontribusi sekitar 28–30 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Besarnya kontribusi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa peningkatan produktivitas sektor pertanian menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi NTT.

Di sisi lain, Matamira menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan NTT terus menunjukkan tren penurunan dan kini berada pada angka 17,52 persen.

Meski demikian, dengan berbagai keterbatasan sumber daya yang dimiliki daerah, diperlukan terobosan pembangunan yang mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan kualitas data, peningkatan produktivitas sektor unggulan, serta hilirisasi komoditas lokal pun dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan NTT yang lebih terarah dan berdampak bagi masyarakat. (*)